"Walaupun belum semuanya, tetapi sebagian police line (garis polisi) sudah dibuka siang ini. Tidak cukup ditemukan bukti untuk pengadilan sehingga polisi menghentikan penyidikan," ujar Direktur Eksekutif Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) G Sulistyanto di Jakarta, Selasa (28/8) siang.
Dihubungi terpisah, Kepala Humas Polda Riau Ajun Komisaris Besar Zulkifli mengatakan, pihaknya belum menerima laporan resmi tentang pelepasan alat-alat milik perusahaan kayu yang disita sehubungan dengan kasus pembalakan liar. "Saya belum mendapat laporan tentang alat-alat milik perusahaan yang sudah dilepaskan," kata Zulkifli saat dihubungi melalui telepon.
Sebelumnya, polisi menuding manajemen Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan IKPP memakai kayu ilegal untuk berproduksi. Kawasan hutan tanaman industri, yang terintegrasi dengan perusahaan sekaligus alat-alat berat milik kontraktornya, tidak dapat dimanfaatkan karena dipasangi garis polisi. Padahal, aset itu berizin lengkap dan sah dari Departemen Kehutanan.
Sementara itu, pihak RAPP belum memperoleh informasi pencabutan garis polisi di areal HTI-nya. Manajer Hubungan Masyarakat RAPP Troy Pantouw mengaku belum mengetahui informasi pembukaan garis polisi di sebagian areal HTI yang dipersoalkan.
Sampai saat ini manajemen RAPP masih mendata luas HTI yang disita polisi. "Sementara ini belum ada hal yang khusus, kami masih standby atas persoalan yang sedang berlangsung dan berusaha tetap bertahan," kata Troy.
IKPP merupakan anak perusahaan Sinarmas, sementara RAPP adalah anak perusahaan Raja Garuda Mas. Keduanya merupakan produsen bubur kertas atau pulp terbesar di Indonesia yang memproduksi 4,2 juta ton pulp per tahun.
Sulistyanto mensinyalir isu pembalakan liar itu bermotif persaingan bisnis. "Pangsa pasar bubur kertas dari Indonesia semakin besar, sedangkan pesaing tidak memiliki lagi pasokan bahan baku dan berusaha menghambat pertumbuhan industri bubur kertas Indonesia," ujarnya. [29 Agustus 2007]
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar